Bersatu Mewujudkan Sekolah Sehat dan Bebas Kekerasan

INFOFILANTROPI.COM, Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN) 2024 yang jatuh pada 23 Juli, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengadakan webinar bertajuk Silaturahmi Merdeka Belajar (SMB) dengan tema “Gerak Bersama Wujudkan Sekolah Sehat dan Merdeka dari Kekerasan”. Tema ini merupakan bagian dari tema besar HAN 2024, yaitu “Anak Terlindungi, Indonesia Maju”.

Webinar ini dihadiri oleh sejumlah pembicara penting, seperti Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur SMP Kemendikbudristek I Nyoman Rudi Kurniawan, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Amurwani Dwi Lestariningsih, Kepala Sekolah SMA Kristen YPKPM Ambon Lanny Laturiuw, dan Fasilitator Ibu Penggerak Komunitas Sidina Adhya Utami Larasati Soetjipto. Acara ini disiarkan secara daring pada Kamis, 25 Juli 2024, melalui kanal YouTube KEMENDIKBUD RI.

Salah satu program unggulan Kemendikbudristek dalam melindungi anak di sekolah adalah Gerakan Sekolah Sehat (GSS). GSS menekankan lima fokus utama: sehat bergizi, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa, dan sehat lingkungan.

I Nyoman Rudi Kurniawan menjelaskan bahwa prinsip dasar Gerakan Sekolah Sehat adalah membiasakan pola hidup sehat di kalangan siswa secara sederhana, berkelanjutan, dan tanpa memerlukan infrastruktur khusus. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) merupakan momen strategis untuk memperkenalkan kesehatan jiwa, seperti mengenali dan mengelola emosi serta keterampilan psikososial.

Untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari kekerasan, Kemendikbudristek telah menerbitkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP). Peraturan ini mewajibkan setiap sekolah untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), serta pemerintah daerah untuk membentuk Satuan Tugas PPKSP.

Nyoman menyebutkan bahwa hingga Juni 2024, sudah ada 393.179 atau 91,12 persen satuan pendidikan yang telah membentuk TPPK. Selain itu, 27 provinsi dan 396 kabupaten/kota telah membentuk Satgas PPKSP. Gerakan Sekolah Sehat juga terus melakukan advokasi kepada dinas pendidikan di seluruh Indonesia dan membina ribuan sekolah dari tingkat PAUD hingga SMA, serta SLB, SKB, dan PKBM.

Amurwani Dwi Lestariningsih dari Kementerian PPPA mengapresiasi Gerakan Sekolah Sehat yang sejalan dengan program Satuan Pendidikan Ramah Anak. “Satuan Pendidikan Ramah Anak mengadopsi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 sebagai panduan untuk membentuk satgas PPKSP dan tim PPKSP,” ujarnya.

Lanny Laturiuw, Kepala Sekolah SMA Kristen YPKPM Ambon, membagikan pengalamannya dalam menerapkan PPKSP dan Gerakan Sekolah Sehat di sekolahnya. Mereka bekerja sama dengan Yayasan Gasira dan menghadirkan narasumber untuk memperkuat pemahaman tentang kekerasan dan perundungan, khususnya kekerasan seksual. “Program ini membawa perubahan positif yang signifikan dalam kesadaran dan sikap di SMA Kristen YPKPM Ambon,” katanya.

Adhya Utami Larasati Soetjipto dari Komunitas Sidina menjelaskan bahwa komunitasnya telah mengadakan 14 webinar daring untuk Ibu Penggerak di seluruh Indonesia, salah satunya tentang PPKSP. “Pelatihan ini diharapkan dapat membantu orang tua memahami peran mereka di rumah dan sekolah, serta berpartisipasi dalam Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah anak mereka,” tuturnya.

Anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik dan mental, diskriminasi, dan perundungan. Dengan adanya TPPK dan Satgas PPKSP serta dukungan komunitas, diharapkan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan aman. Semua pihak diharapkan dapat berkolaborasi untuk mewujudkan sekolah sehat dan bebas kekerasan.