Demi Transparansi, BP Haji Tunjuk Eks Penyidik KPK Duduki Posisi Strategis

INFOFILANTROPI.COM, JAKARTA – – Badan Penyelenggara (BP) Haji menunjukkan keseriusannya dalam meningkatkan tata kelola perhajian yang bersih dengan merekrut delapan mantan penyidik berintegritas tinggi. Langkah strategis ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan pengelolaan haji yang akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan bahwa dari delapan mantan penyidik yang direkrut, tujuh di antaranya berasal dari kepolisian yang sebelumnya bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sementara satu lainnya berlatar belakang Kejaksaan. Para mantan penyidik ini kini menduduki posisi penting di level Eselon 2, bahkan salah seorang di antaranya diproyeksikan untuk menempati posisi Eselon 1.

“Sehingga tidak hanya memberikan pelayanan optimal kepada umat, tetapi juga memberikan dampak luas bagi pembangunan bangsa,” ujar Dahnil di Jakarta, dilansir dari ihram, Rabu (8/1/2025).

Penguatan struktur organisasi dengan SDM berintegritas ini merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo yang ingin mentransformasi penyelenggaraan haji menjadi lebih dari sekadar ritual keagamaan. BP Haji diberi mandat untuk mengembangkan ekosistem ekonomi umat, sekaligus memperkuat nilai-nilai nasionalisme dan toleransi melalui penyelenggaraan ibadah haji.

“BP Haji akan terus bekerja keras memastikan pelaksanaan amanah ini berjalan dengan baik dan penuh Integritas demi kemaslahatan umat dan bangsa,” tegas Dahnil.

Dalam upaya pengembangan ekosistem ekonomi, BP Haji juga menaruh perhatian khusus pada optimalisasi fungsi asrama haji. Dahnil mengungkapkan bahwa fasilitas ini tidak hanya akan dimanfaatkan selama musim haji, tetapi juga akan dikembangkan sebagai pusat aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.

Potensi ekonomi dari penyelenggaraan haji sendiri cukup signifikan, mengingat setiap tahunnya Indonesia memberangkatkan sekitar 200 ribu jamaah. Belum lagi, pada waktu yang bersamaan terdapat kegiatan penyembelihan hewan kurban saat Idul Adha yang melibatkan ratusan ribu hewan, menciptakan dampak ekonomi yang substansial.

BP Haji juga menjalin koordinasi erat dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi massa Islam terkemuka seperti NU dan Muhammadiyah. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) ditempatkan sebagai mitra strategis dalam penanganan masalah haji di Indonesia.

Lebih jauh, BP Haji berkomitmen untuk memberdayakan pelaku UMKM lokal dengan mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri di Arab Saudi. “Kami juga berharap pelaku UMKM bisa hidup, karena komoditas dalam negeri bisa digunakan di Arab Saudi,” jelas Dahnil.

Dengan berbagai langkah strategis ini, BP Haji menunjukkan keseriusannya dalam membangun sistem penyelenggaraan haji yang tidak hanya transparan dan akuntabel, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia. Kehadiran para mantan penyidik KPK dan Kejaksaan diharapkan dapat memperkuat pengawasan internal dan memastikan setiap rupiah dana haji dikelola dengan penuh tanggung jawab.