Dosen UMM: IKN Berikan Peluang Ekonomi
Dosen UMM: IKN Berikan Peluang Ekonomi
INFOFILANTROPI.COM, Ibu Kota Negara (IKN) akan mulai beroperasi pada 17 Agustus 2024, bertepatan dengan perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Nusantara, Kalimantan Timur. Masyarakat memiliki pandangan yang beragam mengenai pemindahan ibu kota ini. Sebagian melihatnya sebagai peluang, sementara yang lain menanggapnya sebagai ancaman.
Dr. Saiman, M.Si., dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), berpendapat bahwa pemindahan ibu kota memang diperlukan karena kepadatan penduduk dan infrastruktur di Jakarta. Namun, ia juga menekankan bahwa proses ini memerlukan tahapan yang matang. “Tata pemerintahan tidak bisa stabil secara instan, melainkan memerlukan waktu. Pembangunan ibu kota baru harus memperhatikan kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, sarana prasarana, anggaran, dan sistem pendukung lainnya,” jelasnya.
Dr. Saiman dosen UMM juga menambahkan bahwa IKN memiliki dampak positif jangka panjang bagi masyarakat Indonesia. Pemindahan ibu kota ini bisa menjadi kebanggaan nasional dan menciptakan sejarah baru bagi Indonesia. “Dari perspektif ilmu pemerintahan, IKN adalah peluang sekaligus tantangan yang dapat meningkatkan pengakuan internasional bagi Indonesia. Salah satu harapan dari IKN adalah pertumbuhan ekonomi. IKN membuka peluang ekonomi dan pariwisata yang bisa dimanfaatkan untuk menumbuhkan perekonomian di sekitar IKN,” tambahnya.
Masyarakat dapat membuka berbagai usaha, baik jasa maupun barang, perumahan baru, bahkan tempat wisata untuk wisatawan lokal dan internasional. Namun, pembangunan ini membutuhkan biaya besar, dan pemerintah saat ini fokus pada infrastruktur inti di pusat IKN. Oleh karena itu, calon pengusaha harus siap dengan biaya yang diperlukan. “Pemerintah perlu bekerjasama dengan para investor untuk mendukung pembangunan IKN. Hal ini bisa menjadi ancaman jika tidak memberikan manfaat yang jelas bagi bangsa Indonesia,” katanya.
Dr. Saiman juga menekankan pentingnya kajian politik dan hukum yang jelas dalam proyek IKN. Generasi muda harus kritis dan terlibat aktif dalam mengawasi keputusan pemerintah demi masa depan IKN. Pemindahan ibu kota ini juga berdampak pada lingkungan, dengan banyak lembaga swadaya masyarakat yang khawatir tentang dampak terhadap hutan Kalimantan, salah satu paru-paru dunia.
Ada juga tantangan topografi di IKN, dengan daratan yang tidak terlalu tinggi dan dikelilingi rawa serta sungai, yang memerlukan antisipasi banjir selama proses pembangunan. “Kita tidak ingin masalah banjir di Jakarta terulang di IKN baru,” ujarnya.
Namun, Dr. Saiman melihat sisi positif dari pembangunan IKN, terutama infrastruktur transportasi laut, udara, dan darat yang sudah memadai. Ini memudahkan akses selama masa pembangunan. Ia mengajak masyarakat Indonesia untuk mendukung agar pembangunan IKN berjalan lancar dan memberikan banyak manfaat.
“Masyarakat harus melihat peluang dari IKN dengan cara yang positif. Jangan sampai proyek besar ini berhenti di tengah jalan dan mangkrak. Jika itu terjadi, yang rugi adalah masyarakat karena dana pembangunan juga berasal dari uang rakyat,” tutupnya.
