Kesadaran Bersama tentang Bahaya Berhaji dengan Visa Non-Haji

INFOFILANTROPI.COM, Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh umat Muslim yang mampu. Namun, fenomena penggunaan visa non-haji untuk melaksanakan ibadah haji semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada Minggu (2/6/2024), sebanyak 37 jemaah dari Makassar ketahuan menggunakan visa non-haji untuk berhaji dan dipulangkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah.

Jemaah yang menggunakan visa non-haji seringkali disebabkan oleh panjangnya antrian haji di negara-negara dengan populasi Muslim besar seperti Indonesia. Mereka mencari cara cepat untuk melaksanakan ibadah haji.

Waktu tunggu haji di Indonesia bervariasi tergantung pada provinsi dan tahun keberangkatan. Saat ini, rata-rata daftar tunggu haji berkisar antara 10 hingga 39 tahun. Pada tahun 2024, provinsi dengan waktu tunggu terlama adalah Kalimantan Selatan, dengan rata-rata 39 tahun, sementara Sulawesi Utara memiliki waktu tunggu terpendek, yaitu 17 tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi daftar tunggu haji antara lain kuota haji yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi, jumlah pendaftar, dan usia pendaftar.

Beberapa orang beralih ke visa non-haji karena persyaratan yang ketat seperti istithaah kesehatan, keuangan, dan batasan usia. Biaya haji resmi yang relatif mahal dan keinginan kuat untuk segera berhaji juga mendorong mereka mencari cara yang lebih cepat dan murah. Ada juga yang tidak mengetahui proses resmi mendapatkan visa haji dan akhirnya tertipu oleh calo yang menawarkan visa non-haji dengan janji keberhasilan. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa visa yang digunakan adalah palsu.

Melaksanakan haji tidak hanya tentang mencapai Baitullah, tetapi juga tentang proses spiritual dan pembinaan diri. Menggunakan visa non-haji dapat merusak nilai-nilai kesucian dan ketulusan ibadah haji. Menurut Kemenag RI dan Syuriah PBNU, berhaji dengan cara non-prosedural masuk dalam kategori dosa.

Perlu diingat bahwa menggunakan visa non-haji, apalagi visa palsu, adalah tindakan ilegal dengan risiko tinggi. Konsekuensinya bisa berupa deportasi, denda, bahkan hukuman pidana karena melanggar aturan keimigrasian Arab Saudi. Selain itu, penggunaan visa non-haji juga dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan jemaah, karena mereka mungkin tidak memiliki asuransi kesehatan yang memadai dan akses ke layanan kesehatan yang diperlukan.

Tindakan individu yang menggunakan visa palsu juga dapat mencoreng nama baik Indonesia di mata Arab Saudi dan komunitas internasional, serta memperburuk hubungan diplomatik antara kedua negara. Arab Saudi mungkin akan memperketat regulasi visa haji sebagai respons terhadap maraknya penggunaan visa palsu, sehingga menyulitkan jemaah yang sah untuk mendapatkan visa.

Pemerintah, terutama Kemenag RI, perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang proses resmi dan legal untuk mendapatkan visa haji. Informasi dan edukasi yang memadai harus diberikan agar masyarakat dapat mengenali ciri-ciri visa palsu dan menghindari praktik ilegal tersebut. Pemerintah juga perlu memperkuat kerjasama dengan otoritas Arab Saudi dalam memerangi penggunaan visa palsu. Hubungan baik yang terjalin diharapkan dapat membantu Indonesia mendapatkan kuota haji yang lebih besar dan sesuai dengan jumlah pendaftar.

Calon jemaah dan masyarakat umum juga memiliki peran penting dalam membangun kesadaran tentang bahaya penggunaan visa non-haji. Penting untuk mempelajari dan mengikuti prosedur resmi mendapatkan visa haji melalui agen perjalanan resmi dan terpercaya agar terhindar dari penipuan dan sanksi. Edukasi diri dan orang sekitar, melaporkan aktivitas mencurigakan, memilih agen terpercaya, memastikan keaslian visa, dan selalu waspada terhadap penawaran yang tidak masuk akal adalah langkah-langkah penting yang harus dilakukan.

Ulama memiliki peran penting dalam menanggulangi penggunaan visa palsu dan non-haji. Mereka dapat memberikan edukasi dan dakwah mengenai hukum Islam terkait penggunaan visa palsu dan non-haji untuk berhaji, serta konsekuensinya melalui khotbah, ceramah, seminar, dan publikasi.

Dengan mengikuti aturan yang ada, citra jemaah Indonesia akan menjadi lebih baik dan dapat menumbuhkan simpati dari pemerintah Arab Saudi, yang pada gilirannya dapat memberikan kebijakan yang menguntungkan bagi Indonesia, seperti penambahan kuota haji dan kemudahan akses layanan selama pelaksanaan ibadah haji. Kerjasama dan kesadaran yang tinggi dari semua pihak akan menciptakan ketertiban dan rasa aman. Jemaah yang berhaji sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan aturan yang ada, semoga Allah lancarkan dan menjadikannya sebagai ibadah haji yang mabrur. Wallahu A’lam Bishawab.