Pemkot Cirebon Gelar Apel dan Gladi Kesiapsiagaan Banjir
INFOFILANTROPI.COM, CIREBON — Pemerintah Kota Cirebon menggelar apel dan gladi kesiapsiagaan banjir sebagai bagian dari upaya menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Kegiatan yang berlangsung di Kota Cirebon, Kamis (15/5), ini melibatkan berbagai unsur pentaheliks, termasuk pemerintah daerah, TNI/Polri, relawan, dan masyarakat.
Kesiapsiagaan ini tidak hanya dilakukan saat masa peralihan musim, tetapi juga menjelang musim hujan. Pemerintah Kota Cirebon telah menetapkan status Siaga Darurat Banjir melalui Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 314/2024 yang berlaku mulai 1 November 2024 hingga 31 Mei 2025. Status ini mencakup potensi bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang tinggi, abrasi, hingga tanah longsor.
Brigjen Pol (Purn) Ary Laksmana Widjaja, perwakilan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menegaskan bahwa Cirebon merupakan daerah rawan banjir. “Kota ini berada di dataran rendah dengan ketinggian antara 0 hingga 136 meter di atas permukaan laut,” ujarnya saat mewakili Kepala BNPB dalam kegiatan tersebut.
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyatakan bahwa sinergi seluruh elemen pentaheliks sangat penting dalam menghadapi ancaman banjir. Ia juga menekankan pentingnya upaya mitigasi yang dilakukan oleh BPBD Kota Cirebon bersama instansi terkait.
“Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan arahan dari BNPB dan seluruh mitra dalam penanggulangan bencana di wilayah kami,” ucapnya.
Berdasarkan kajian inaRISK, terdapat lima kecamatan di Kota Cirebon yang berada pada tingkat risiko banjir sedang hingga tinggi. Wilayah ini dilintasi sejumlah sungai yang berhulu dari Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Kabupaten Cirebon, seperti Sungai Kedung Pane, Sungai Sukalila, Sungai Kesunean, dan Sungai Kalijaga, yang semuanya bermuara ke Laut Jawa.
Apel dan gladi lapangan ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda serta perwakilan BPBD dari wilayah sekitar, seperti Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan.
Dalam simulasi penanganan banjir, Ary menyampaikan perlunya pendekatan terpadu dalam pengelolaan risiko banjir di kawasan Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan). “Perlu dibentuk badan koordinasi pengelolaan sungai yang melibatkan BBWS dan daerah-daerah terkait. Kota Cirebon siap menjadi koordinator melalui BPBD,” ujarnya.
