Punggawa Bali Diminta Pastikan Haji 2025 Lebih Inklusif

INFOFILANTROPI.COM, DENPASAR – Setelah sukses mengelola ibadah haji tahun 1445H/2024M, fokus kini beralih ke persiapan haji tahun 2025. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, Komang Sri Marheni, menginstruksikan agar penyelenggaraan haji tahun depan lebih inklusif, inovatif, dan kolaboratif, dengan perhatian khusus pada layanan bagi semua golongan masyarakat.

Arahan ini disampaikan dalam acara Evaluasi Penyelenggaraan Haji 1445H/2024M di Quest San Hotel Denpasar pada 12 Agustus 2024. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan jemaah, KUA, KBIHU, lembaga perhajian, PIHK, ormas, Dinas Kesehatan, Kantor Imigrasi, dan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan.

Komang Sri Marheni menegaskan bahwa tantangan ke depan adalah menjadikan ibadah haji lebih ramah bagi semua kalangan, terutama bagi lansia dan penyandang disabilitas. “Pada tahun 2025, kami akan mengusung tagline ‘Haji Ramah Disabilitas’ sebagai pelengkap dari ‘Haji Ramah Lansia’. Semua jemaah harus mendapatkan akses yang sama tanpa diskriminasi,” jelasnya.

Selain itu, Komang juga menyoroti pentingnya inovasi dalam penyelenggaraan haji, terutama dalam menanggapi berbagai dinamika yang ada. “Inovasi yang kita lakukan pada tahun 2024 mendapat apresiasi dari banyak pihak, termasuk pemerintah Arab Saudi. Untuk 2025, kita akan mematangkan konsep tanazul hotel di Mina sebagai solusi keterbatasan lahan di sana,” tambahnya.

Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Ditjen PHU, Subhan Cholid, memberikan pemahaman lebih lanjut tentang pelayanan akomodasi, transportasi, dan konsumsi selama di Arab Saudi. Ia menjelaskan bahwa karakteristik layanan di Arab Saudi memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan di Indonesia, sehingga masyarakat dan jemaah diharapkan dapat memahami dinamika yang terjadi selama berada di tanah suci.

Diskusi dalam acara evaluasi ini dibagi menjadi beberapa komisi. Komisi A berfokus pada pelayanan haji di dalam negeri, dengan rekomendasi mengenai pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi untuk jemaah di luar Bali, serta motivasi pembuatan paspor bagi jemaah cadangan. Komisi B mengkaji pembinaan jemaah dan petugas haji, sementara Komisi C mengevaluasi penyelenggaraan haji di Arab Saudi, termasuk dinamika yang terjadi selama pelaksanaan ibadah.

H. Syarif Hidayatullah, Kabid PHU Provinsi Bali, menegaskan bahwa semua rekomendasi yang dihasilkan dari rapat evaluasi akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. “Insya Allah, semua hasil rapat evaluasi ini akan kami realisasikan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya